Ramlan Surbakti (lahir di Tanjung Merawa, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Departemen Ilmu Politik dengan Spesilisasi Perbandingan Politik, Filsafat Politik dan Local Politik Northen Illonis University, DeKalb Illonis, Amerika Serikat, Ph.D dengan disertasi berjudul: 'Interrelation Between Religious And Political Power Under New Order. Home / Pemikiran / Penegakan Hukum dan Pilkada Oleh RAMLAN SURBAKTI. Penegakan Hukum dan Pilkada Oleh RAMLAN SURBAKTI. March 8, 2016. Boleh dikatakan semua pihak memahami maksudnya karena salah satu asas pemilu demokratik adalah adil (Pasal 22E Ayat (1)). RAMLAN SURBAKTI, GURU BESAR PERBANDINGAN POLITIK PADA FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Resume memahami ilmu politik. 1. Page 1 Judul Buku: Memahami Ilmu Politik Penulis: Ramlan Surbakti Penerbit: PT Grasindo Tempat Terbit: Jakarta Edisi: Cet.
1 Tahun Terbit: 1992 Dosen: Lena Satlita, M.Si. NIP: 19501 2 001 Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992. “Sebuah awal adalah sebuah pengantar”, mungkin ungkapan itu adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan tentang tujuan dan maksud dari pembuatan buku kecil ini.
Selayang pandang seputar ilmu dari segala ilmu, yakni ilmu politik. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita namun anehnya kita sendiri belum memahami apa arti sebenarnya dan apa saja yang dipelajari dalam ilmu klasik ini. Banyak orang berpandangan negatif mengenai ilmu politik.
Pandangan negatif ini kebanyakan timbul dari ketidaktahuan tentang arti apa sebenarnya ilmu politik itu. Perlu diketahui bahwa tanpa kita sadari segala aspek dalam keseharian kita ini berelasi dengan politik.
Maka dari itu, perlulah kita untuk dapat memahami atau memperdalam wawasan kita tentang ilmu politik.Buku kecil ini sebenarnya hanya merupakan resume atau rangkuman dari buku “Memahami Ilmu Politik” karya Ramlan Surbakti. Buku ini memuat secara ringkas garis-garis besar pemahaman tentang ilmu politik. Dengan tersusunnya buku ini, bersamaan denganya saya ucapan terima kasih saya kepada Allah SWT, saya selaku mahasiswa semester 1 Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta berharap, buku ini tidak hanya sebagai perwujudan tugas tetapi juga agar dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan informasi-informasi singkat, padat dan jelas mengenai Ilmu politik.
Page 2 KATA PENGANTAR Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992 Yogyakarta, 17 September 2014 Diah Fitri Soleha NIM 1. Politik berada di sekeliling kita tanpa disadari mau tidak mau mempengaruhikehidupan kita. Menurut Aristoteles, politik adalah berarti mengatur apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Yang berarti bahwa dimensi politik memengaruhi dimensi lain dalam kehidupan manusia.
Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa politik digunakanmasyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilkinilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umumsering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifatabstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan klasikdianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itusendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan denganpenyelenggaraan negara.
Max Weber melihat negara dari sudut pandangyuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan,negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidaknomaden. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari danmempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi oranglain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berfikir dan bertindaksesuai dengan orang yang mempengaruhi.Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspekpolitik dan yang non politik dan juga kekuasaan hanya salah satu konsepdalam ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secaraotoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat.Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik merupakan who gets, what gets,when gets dan how gets nilai.
Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakanumum.Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagaisarana dan wasit terhadap persaingan diantara pelbagai kekuatan politikuntuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpamemperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri. Page 3 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGANTAR 1.2 KONSEP-KONSEP POLITIK Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu: 1.2.1 Klasik 1.2.2. Kelembagaan 1.2.3.
Kekuasaan 1.2.4. Fungsionalisme Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untukmemengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usahauntuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karenaitu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yangmemperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan konsepini adalah tidak semua konflik berdimensi politik. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumbersehingga 2. Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut dalam proses pendistribusiandan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upayamenegakkan pelaksanaan keputusan politik.
Pemerintah mengalokasian sumber-sumber yang langka, tetapi mengurangiatau tidak mengalokasikannya kepada kelompok dan individu lain. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang diambil tidak akan pernahmenguntungkan semua pihak.
Ada tekanan secara terus-menerus untuk mengalokasikan sumber-sumberyang langka. Tekanan-tekanan itu bisa berupa petisi, demonstrasi, protes,huru-hara dan perdebatan dalam proses pemilihan umum yang berasal darikelompok yang tidak puas.
Meluasnya tekanan-tekanan maka kelompok atau individu yang mendapatkankeuntungan dari pola distribusi sumber yang ada, berusaha untukmempertahankan struktur yang menguntungkan. Dalam politik tidak ada yang serba gratis. Artinya setiap usul kebijakan untukmemecahkan 7. Penguasa semakin mampu meyakinkan masyarakat umum bahwa sistempolitik yang ada sudah sah maka makin mantap kedudukan penguasa dankelompok yang diuntungkan dalam menghadapi kelompok yang menginginkanperubahan.
Politik tetap merupakanthe art of possible. Banyak pemecahan masalah yangditempuh 9. Tuntutan perluasan demokrasi mungkin akan mengurangi efektivitaspemerintahan, sebaliknya pemerintah yang semakin efektif mungkinmenghendaki pertanggungjawaban pemerintah yang terbatas padamasyarakat. Secara komprehensif, politik dapat didefinisikan sebagai interaksi antaramasyarakat dan pemerintah, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaankeputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggaldisuatu wilayah tertentu. Hubungan interaksi itu bersifat dua arah atau lebih.Pusat perhatian dalam ilmu politik adalah proses pembuatan dan pelaksanaankeputusan politik dalam rangka untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara yangdianggap paling baik oleh seluruh anggota masyarakatnya ( general will bukan will of all ).Keputusan politik yang berupa kebijakan umum menyangkut 3 hal, yaitu:penyerapan sumber-sumber materiil dan manusia dari Page 4 1.2.5. Konflik 1.3 ASUMSI-ASUMSI POLITIK konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.
Masalah selalu mengandung unsur untung-ruginya. Pemerintah hanya bersifat semu karena sukar dilaksanakan dalamkenyataan. 1.4 RANGKUMAN Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992. masyarakat (ekstraktif ),Distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat (distributif ) danpengaturan perilaku anggota masyarakat (regulatif ). Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaituinteraksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan,pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.
Perilaku politik dibagi dua menjadiperilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik dan perilakupolitik warga negara biasa yang tidak berwenang tetapi dapat memengaruhi pihakpembuat keputusan politik (partisipasi politik). Menurut David Easton, anggota masyarakat menaati keputusan politik Karena mereka merasa terikat dengan kewenangan yang ada, yang disebabkan takut akan paksaan fisik atau sanksi psikologis, takut dikucilkan oleh masyarakat.Sedangkan Gene Sharp mengungkapkan tujuh alasan menaati kewenangan,yaitu: tradisi, takut akan paksaan, kewajiban moral, kepentingan sendiri, identifikasipsikologis dengan penguasa, tak berdampak baginya dan sikap kurang percaya diridi kalangan warga negara. Sebagaiamana dikemukakan oleh Gaetano Mosca bahwa pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi atau kerja sama anatara satu atau lebih kekuatan politik. Dengan kata lain, keputusan politik kadang-kadang dapat menyelesaikan konflik dalam masyarakat, tetapi tidak jarang pula melahirkan konflik baru. Semua itu menimbulkan perubahan-perubahan, baik perubahan yang direncanakan maupun tak terduga.
Oleh karena itu, ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama untuk masyarakat umum. Setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi “kebaikan bersama”. Alasan-alasan kebaikan bersama itu, apakah digunakan sebagai pembenaran atau sungguh-sungguh digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan, semua menunjukkan setiap sistem politik memiliki sejumlah nilai atau ide-ide yang dianggap terbaik sebagai kebaikan bersama. Rezim terbaik ialah keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi dan sosial budaya, yang dianggap terbaik bagi negara-negara. Page 5 1.5 PERILAKU POLITIK 1.6 KEPUTUSAN YANG MENGIKAT 1.7 KONFLIK, KONSENSUS, dan PERUBAHAN 1.8 MASYARAKAT UMUM BAB 2 KEBAIKAN BERSAMA 2.1 PENGANTAR 2.2 REZIM TERBAIK Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992. Menurut Socrates, suatu rezim atau masyarakat dikatakan adil, manakala setiap kelas melaksanakan fungsi dan pekerjaannya secara maksimal dan bekerja sama secara harmonis dibawah pengarahan filosof-raja yang bijaksana.
Berdasarkan asumsi, rezim dibedakan menjadi lima tipe. Pertama, aristrokasi yaitu rezim yang dijiwai dengan akal budi. Kedua, timokrasi yaitu dijiwai dengan semangat. Ketiga, oligarki yaitu dijiwai dengan keinginan yang perlu (necessary desire). Keempat, demokrasi, yaitu rezim yang dipimpin banyak orang yang mengandalkan kebebasan yang tak perlu(unnecessary desire).
Kelima, tirani yaitu rezim terburuk karena yang memerintah seorang tiran yang bertindak sekehendak nafsunya(unlawful desire). Bagi Hobbes, warga masyarakat hanya memiliki hak untuk diwakili dalam pemerintahan. Dengan kata lain, Hobbes berpandangan kebebasan individu hanya dapat dipelihara dengan suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak. 2.2.3 JOHN LOCKE John Locke berpendapat, kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas. ROUSSEAU Menurut Rousseau, keinginan umum atau kepentingan bersama merupakan landasan setiap masyarakat. 2.2.5 KARL MARX Menurut Marx, seorang anggota masyarakat tidak mengembangkan dirinya secara individual dalam situasi yang vakum, melainkan dari dan melalui kelas ia tergolong. 2.2.6 PANCASILA dan UUD 1945 Rezim terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam empat tujuan negara, yaitu melindungi seluruh golongan masyarakat bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian abadi; dan Pancasila sebagai sumber dasar filsafat negara yang dioperasionalkan dalam berbagai ketetapan MPR.
2.3 IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA Gagasan, budaya, hukum, dan sebagainya sadar atau tidak merupakan pembenaran atas kepentingan materiil pihak yang memiliki gagasan yang dominan. Sistem pembenaran ini disebut ideologi. Menurut paham liberal, adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya dalam masyarakat. Paham ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat. Page 6 Ada beberapa penilaian rezim terbaik dari para ahli; 2.2.1 SOCRATES 2.2.2 THOMAS HOBBES Berikut ini beberapa ideologi dunia, yakni; 2.3.1 LIBERALISME Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992. Paham konservatif berpandangan pemerintah yang terbaik ialah yang memerintah sedikit mungkin, ekonomi dan pasar bebas akan dengan sendirinya menguntungkan semua individu.
Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapa seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pememrintahan oleh dikatator proletariat sangan diperlukan pada masa transisi. Merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol Pengertian bangsa dalam istilah satu bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dalam istilah bangsa-negara (nation-state).Bangsa dalam bangsa-negara mencakup jumlah kelompok masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada bangsa dalam suku bangsa. Ben Anderson,seorang ilmuawan politik mengartikan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Model ortodoks: Bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian 2.
Model Mutakhir: Berawal dari adanya Negara terlebih dahulu,yang terbentuk melalui proses tersendiri,sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras. Model ortodoks tidak mengadung perubahan unsur karena karena satu bangsa membentuk satu Negara.Sedangkan model mutakhir mengandung perubahan unsur dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa baru. Page 7 2.3.2 KONSERVATISME 2.3.3 SOSIALISME dan KOMUNISME 2.3.4 FASISME yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. BAB 3 BANGSA DAN NEGARA 3.1 PENGANTAR 3.2 PROSES PEMBENTUKAN BANGSA-NEGARA Secara umum ada 2 model proses pembentukan bangsa-negara,yaitu: bangsa itu membentuk satu Negara tersendiri. Kedua model ini berbeda dalam 4 hal,yakni: Ada Tidaknya Perubahan Unsur dalam Pengelompokan Masyarakat Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992.
Model ortodoks memerlukan waktu yang singkat karena hanya membentuk struktur kekuasaan saja. Sedangkan model mutakhir memerlukan waktu lebih lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural(nasionalitas) yang baru. Pada model ortodoks,kesadaran politik muncul setelah terbentuknya bangsa-negara. Sedangkan pada model mutakhir,kesadaran politik muncul mendahului dan Pada model ortodoks, Partisipasi Politik dan Rezim Politik dianggap sebagai hal yang terpisah dari proses integrasi nasional. Sedangkan pada model mutakhir, Partisipasi Politik dan Rezim Politik merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional(pembentukan bangsa-negara). Ketiga model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sangat berguna dalam menggambarkan secara sederhana proses pembentukan negara yang sebetulnya rumit.Sedangkan kekurangannya adalah sudut pandang proses pembentukan negara yang terfokus pada kemajemukan suku bangsa saja,tidak adanya faktor historis yang berkaitan dengan pengalaman penjajah,serta kenyataan yang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 model (kenyataannya 3) proses pembentukan bangsa-negara.